Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Paska Pengakuan Kedaulatan.

        Proses Kembalinya NKRI:

-          Sejak penandatanganan KMB, Indonesia berbentuk RIS/Federal

-          RIS berpedoman pada  konstitusi RIS

-     Sebagai kepala Negara RIS, Bung Karno mulai bertugas pada tanggal 28 Desember 1949 di  Jakarta

-          Sistem demokrasi yang digunakan adalah liberal

-          Demokrasi liberal dan Negara federal tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia

-              Di daerah muncul  tuntutan pembubaran Negara bagian dan menyatakan bergabung dengan           RI

-          Berdasarkan persetujuan Parlemen pada tanggal 8 Maret  1950 pemerintah RI mengeluarkan UU Darurat No. 11 tahun 1950 yang berisi tentang Tata Cara Perubahan susunan Kenegaraan RIS

-          Negara-negara bagian bergabung dengan RI, sampai dengan April 1950 tinggal 2 negara yang belum bergabung yaitu Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur

-          Pada tanggal 3 Mei 1950 kedua Negara tersebut bergabung dengan RI

-          Tanggal 19 Mei 1950 dengan RI mengadakan perundingan dengan RIS yang berhasil merancang Konstitusi NKRI

-          14 Agustus 1950 rancangan tersebut diterima oleh Senat dan KNIP

-          15 Agustus 1950 Sukarno menandatangani konstitusi tersebut

-          Konstitusi tersebut diberi nama UUD Sementara 1950              

-          17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke NKRI

Pemilu 1955:

a.        Alasan dilaksanakannya Pemilu 1955 :

-          Masyarakat diliputi suasana prustrasi dan kegelisahan Sosial Politik

-          Partai-partai hanya memperjuangkan kepentingan golongannya

b.        Waktu Pelaksanaan Pemilu:

-          Tahap I (29 September 1955) untuk memilih anggota DPR

-          Tahap II (15 Desember 1955) untuk memilih anggota Konstituante

c.        Partai Pemenang Pemilu 1955:

Partai-partai tersebut adalah  Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyusmi),  Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI)

  Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

a.        AlasanDikeluarkannya Dekret Presiden:

-          Anjuran kembali pada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dan konstituante

-          Konstituante tidak lagi menyelesaikan tugasnya

-          Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan

b.        Isi Dekret Presiden

-          Pembubaran Konstituante

-          Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai UUD RI

-          Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

c.        Akibat  Dekret Presiden 5 Juli 1959 :

1)        Sisi Positif:

-          Menyelamatkan Negara dari ancaman perpecahan dan krisis politik berkepanjangan

-          Memberikan pedoman menggunakan UUD 1945 untuk hidup berbangsa dan bernegara

-          Merintis pembentukan MPRS dan DPAS

2)        Sisi Negatif:

-          Memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, terhadap MPR maupun lembaga tinggi Negara lainnya

-          Memberi peluang kalangan militer berpolitik

Dampak Persoalan Hubungan Pusat – Daerah:

o    Tidak harmonisnya hubungan pusat - daerah

o    Persaingan Ideologi

o    Pergolakan Sosial-Politik

Pada akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, yakni sebagai berikut.

a)        Pada tanggal 20 November 1956 di Padang, Sumatera Barat berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein.

b)        Di Medan, Sumatera Utara berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon.

c)        Di Sumatera Selatan berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian.

d)        Di Manado, Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Persaingan Golongan Agama dan Nasionalis, ditandai dengan silih bergantinya cabinet dalam waktu singkat

Pergolakan Sosial Politik


a.        Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung Kapten Raymond Westerling memimpin gerombolan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Gerombolan ini  memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pasundan agar mereka diakui sebagai “Tentara  Pasundan” dan menolak usaha-usaha untuk membubarkan negara boneka tersebut. Gerombolan APRA yang menyerang kota Bandung gersebut berjumlah kurang lebih 800 orang dan terdiri dari bekas KNIL. Dalam serangannya ke kota Bandung, tentara  APRA juga melakukan perampokanperampokan. Upaya pemerintah RIS untuk menumpas gerombolan APRA tersebut dengan mengirimkan bantuan kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA sedangkan Westerling melarikan diri ke luar negeri dengan  menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.

b.        Pemberontakan Andi Azis

Pada tanggal 5 April 1950 di Makassar timbul pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Azis. Adapun berbagai tuntutan Andi Azis terhadap pemerintah RIS sebagai berikut.

1)        Andi Azis menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT.

2)        Andi Azis menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang sedang dikirim dari Jawa Tengah di bawah pimpinan Mayor Worang.

3)        Andi Azis menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan supaya tetap berdiri.

Untuk menumpas pemberontakan Andi Azis pemerintah RIS melakukan  berbagai upaya, di antaranya adalah:

-          Setelah ultimatum kepada Andi Azis  untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipenuhi maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut.

-          Pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian. Selanjutnya APRIS segera bergerak dan menguasai kota Makassar dan sekitarnya. Pada bulan April 1950 Andi  Azis menyerahkan diri akan tetapi pertempuran-pertempuran antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL masih berlangsung pada bulan Mei dan Agustus 1950
.

c.        Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan ini terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia bekas anggota KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) yang pro Belanda. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara  Indonesia Timur. Untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah semula mencoba menyelesaikan secara damai dengan mengirimkan suatu misi yang dipimpin oleh Dr. Leimena. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil. Oleh karena itu pemerintah segera mengirimkan pasukan ekspedisi

Tweet